Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2024 Tanpa Sengketa di MK Akan Dilantik 6 Februari 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Jadwal pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota atau kepala daerah pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditetapkan secara resmi.

Dalam rapat kerja yang melibatkan Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP, disepakati bahwa pelantikan akan berlangsung pada 6 Februari 2025.

Keputusan ini diumumkan dalam rapat yang diadakan di gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/1/2025). Presiden Prabowo Subianto direncanakan untuk melantik para kepala daerah terpilih di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pelantikan akan dilaksanakan di IKN secara serentak, kecuali untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengikuti mekanisme khusus sesuai ketentuan hukum,” ujar Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy, Rabu (22/1/2025).

Pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada 2024 ini juga diharapkan dapat mendukung transisi pemerintahan yang mulus di tingkat daerah.

Kesepakatan ini mencerminkan upaya bersama pemerintah dan DPR untuk memastikan kelancaran pelantikan kepala daerah tanpa mengganggu jalannya pemerintahan di wilayah masing-masing.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajukan beberapa opsi jadwal, tetapi Komisi II DPR menetapkan pelantikan kepala daerah tanpa sengketa MK lebih awal.

Adapun untuk daerah yang masih dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan di MK, pelantikannya akan dilakukan setelah keputusan MK, yang diperkirakan berlangsung pada Maret atau April 2025.

Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintah berharap agar para kepala daerah yang dilantik dapat segera bekerja untuk mewujudkan visi dan misi mereka demi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kepala daerah pemenang Pilkada 2024 ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.