litigasi

A. SENGKETA BISNIS Pengertian sengketa bisnis menurut Maxwell J. Fulton "a commercial disputes is one which arises during the course of the exchange or transaction process is central to market economy". Dalam kamus bahasa Indonesia sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Winardi, Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dngan yang lain. Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atua lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dna masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya conflict of interest diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis dapat berupa sengketa sebagai berikut :

Abstrack The development of business activities, especially in the procurement of contracts, is a key factor in avoiding disputes. However, disputes between parties are sometimes unavoidable, therefore the government based on Indonesia through Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Public Dispute Resolution has regulated the procedure for resolving disputes among the parties to the contract. Dispute resolution can be done by deliberation between the disputing parties or non-litigation lines, and can also be done by passing legal channels in court or litigation lines. Abstrak Berkembangnya kegiatan bisnis, terutama dalam pengadaan kontrak menjadi faktor untama untuk menghindari sengketa. Namun sengketa antar pihak terkadang tidak dapat dihindari maka dari hal itu pemerintah berdasarkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa di antara para pihak yang berkontrak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara musyawarah di antara pihak yang bersengketa atau jalur non litigasi, dan dapat pula dilakukan dengan melelui jalur hukum di pengadilan atau jalur litigasi. Kata kunci: penyelesaian sengketa, litigasi, non litigasi I. Pendahuluan A. Latar Belakang Semakin maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin di hindari adanya sengketa diantara para pihak-pihak yang terlibat. Secara konvensional penyelesaian sengketa dilakukan secara ligitasi (pengadilan), dimana posisi para pihak berlawanan satu sama lain. Proses ini oleh kalangan bisnis dianggap tidak efektif dan tidak efesien, terlalu formalistic, berbelit-belit, penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama dan biayanya relative mahal. Apalagi putusan pengadilan bersifat win-lose solution (menang kalah), sehingga dapat merenggangkan hubungan kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang. Sebagai solusinya, kemudian berkembanglah model

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan atau interaksi antara satu sama lain, khususnya terkait hubungan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya dalam bidang perdagangan. Perdagangan atau perniagaan secara umum merupakan pekerjaan pembelian barang dari suatu tempat atau suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan .
Perdagangan merupakan salah satu sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar masyarakat dan antar bangsa. Bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus guna memelihara kemantapan stabilitas nasional.
Atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial dan arti perdagangan secara umum di atas, dapat dipahami bahwa, manusia perlu untuk dibatasi dalam melakukan hubungan hukum terutama hubungan yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam bidang perdagangan. Pembatasan berupa pengaturan untuk membatasi hubungan antar manusia dalam melakukan perbuatan hukum.
Pembatasan ini pula berlaku untuk semua subjek hukum baik manusia secara perorangan maupun manusia-manusia yang bersatu sebagai badan hukum. Pembatasan ini terlihat dalam pengaturan hukum dagang yang pada awalnya bermula dari hubungan antar pedagang yang diatur dalam hukum kebiasaan yang pada perkembangannya disusun secara sistematis dan jelas demi terwujudnya kepastian hukum.
Hukum dagang adalah seperangkat norma-norma atau aturan-aturan khusus terkait dengan perdagangan/perniagaan yang mengatur hubungan antara subjek Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan atau interaksi antara satu sama lain, khususnya terkait hubungan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya dalam bidang perdagangan. Perdagangan atau perniagaan secara umum merupakan pekerjaan pembelian barang dari suatu tempat atau suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan .
Perdagangan merupakan salah satu sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar masyarakat dan antar bangsa. Bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus guna memelihara kemantapan stabilitas nasional.
Atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial dan arti perdagangan secara umum di atas, dapat dipahami bahwa, manusia perlu untuk dibatasi dalam melakukan hubungan hukum terutama hubungan yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam bidang perdagangan. Pembatasan berupa pengaturan untuk membatasi hubungan antar manusia dalam melakukan perbuatan hukum.
Pembatasan ini pula berlaku untuk semua subjek hukum baik manusia secara perorangan maupun manusia-manusia yang bersatu sebagai badan hukum. Pembatasan ini terlihat dalam pengaturan hukum dagang yang pada awalnya bermula dari hubungan antar pedagang yang diatur dalam hukum kebiasaan yang pada perkembangannya disusun secara sistematis dan jelas demi terwujudnya kepastian hukum.
Hukum dagang adalah seperangkat norma-norma atau aturan-aturan khusus terkait dengan perdagangan/perniagaan yang mengatur hubungan antara subjek Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan atau interaksi antara satu sama lain, khususnya terkait hubungan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya dalam bidang perdagangan. Perdagangan atau perniagaan secara umum merupakan pekerjaan pembelian barang dari suatu tempat atau suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan .
Perdagangan merupakan salah satu sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar masyarakat dan antar bangsa. Bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus guna memelihara kemantapan stabilitas nasional.
Atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial dan arti perdagangan secara umum di atas, dapat dipahami bahwa, manusia perlu untuk dibatasi dalam melakukan hubungan hukum terutama hubungan yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam bidang perdagangan. Pembatasan berupa pengaturan untuk membatasi hubungan antar manusia dalam melakukan perbuatan hukum.
Pembatasan ini pula berlaku untuk semua subjek hukum baik manusia secara perorangan maupun manusia-manusia yang bersatu sebagai badan hukum. Pembatasan ini terlihat dalam pengaturan hukum dagang yang pada awalnya bermula dari hubungan antar pedagang yang diatur dalam hukum kebiasaan yang pada perkembangannya disusun secara sistematis dan jelas demi terwujudnya kepastian hukum.
Hukum dagang adalah seperangkat norma-norma atau aturan-aturan khusus terkait dengan perdagangan/perniagaan yang mengatur hubungan antara subjek hukum (perorangan, badan usaha/badan hukum), hak dan kewajiban para subjek, sanksi hukum, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Per), dan/atau Hukum Bisnis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengeketa melalui non-litigasi serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Informan penelitian adalah Advokat dari kantor  Zainal Abidin and Partners Metode  penulisan yang digunakan dalam naskah publikasi ini  adalah metode penelitian deskriptif. Data sekunder maupun data primer dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-buku,peraturan perundang-undangan,tulisan-tulisan.Analisis data menggunakan analisis kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui non-litigasi diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbiterase. Sedangkan mengenai efektifitas non litigasi,non litigasi memiliki berbagai keuntungan sehingga dinilai lebih efektif daripada menggunakan jalur litigasi.

Bank in carrying out all its activities tied to various banking regulations, including the principles and fundamental principles in banking law. In conducting its operations, the bank will continue to deal with the risk that risk management systems and the application of the precautionary principle should be applied consistently. At now, the development of banking products and services is growing rapidly. In payment traffic, the currently known range of payment instrument issued by a bank, including the Travel Cheque. Flexibility of Travel Checks lead easily abused and used as a means of conducting illegal transactions. Travel Checks are commonly abused as a means of conducting a criminal act such as bribery, graft acceptance, and as a means of laundering money. Keywords : Risk Management, Traveller’s Cheque, Crime in Banking AbstrakBank dalam menjalankan segala aktivitasnya terikat pada berbagai ketentuan perbankan, termasuk di antaranya prinsip-prinsip dan asas-asas mendasar dalam...

  This paper is derived from the results of research that seeks to elevate the values of Sundanese cultural wisdom in environment conservation efforts by building a model of environmental law with religious empowerment-based cosmic Watershed (DAS) based on the conception of Sundanese culture. This model emphasizes deemed necessary because the relationship between justice and ecological balance and social justice, equality and better accommodate a balance between social welfare and environmental harmony.It is also illustrated how human interaction with the environment with the objective picture of rural communities in implementing value if Ciomas ancestral cultural values in environment conservation efforts and how to implement the values of the Sundanese cultural wisdom in the formulation development of environmental law in Indonesia to be more characteristic of Indonesia. Keywords: Environmental; Sundanese Culture; Cosmic Religious.