Acak berstrata

Pengertian dan Penggunaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah rancangan percobaan yang paling sederhana karena hanya memiliki dua sumber keragaman diantara pengamatan yang diperoleh dari percobaan tersebut, yakni keragaman perlakuan dan keragaman dari galat percobaan. Perlakuan diatur menggunakan pengacakan secara lengkap sehingga setiap satuan percobaan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan perlakukan. Untuk RAL, setiap perbedaan di antara satuan percobaan yang mendapat perlakuan yang sama dinyatakan sebagai galat percobaan. Penerapan perlakuan secara acak terhadap seluruh unit percobaan dalam RAL dapat dilakukan pada laboratorium atau rumah kaca, yang pengaruh lingkungannya lebih mudah dikendalikan. Rancangan acak lengkap dapat digunakan jika variabel luar tidak diketahui atau pengaruh variabel sengaja tidak dikontrol. Rancangan ini juga dapat digunakan jika keadaan subjek seragam dan referensi yang dibuat berdasarkan hasil percobaan bersifat luas, serta berlaku untuk populasi yang lebih beragam. Oleh karena itu, rancangan ini tidak disarankan jika hasil ujinya dipergunakan untuk populasi yang lebih beragam. Syarat yang harus diperhatikan dalam RAL :

In Indonesia, studies on implementation of transparency of financial reporting are still very few and limited. Based on a survey conducted in D.I. Yogyakarta, the purpose of this study is to explore a conceptual model developed to explain the relationship between external pressures, environmental uncertainty, management commitment and transparency of financial reporting. Theoretical development and interpretation of this research is drawn from institutional theory. The samples of this study consist of 149 SKPD in D.I. Yogyakarta. This study uses mixed methods (mixed method), applying a combination of two approaches (quantitative and qualitative) at the same time with sequential explanatory strategy. Partial Least Square (PLS) was used to analyze the proposed model and relationships. Content analysis was used to capture the phenomenon of isomorphism that occurred in implementation of the transparency of financial reporting.This study provides evidence that the implementation of transparency of financial reporting in the D.I. Yogyakarta is influenced by external pressures and management commitment. The major contribution of this research is to provide an understanding of the factors that affect the application of the transparency of financial reporting, which in turn could be used to formulate government policy in the future.

PARLINDUNGAN SIMBOLON, 2020

A. IBADAH KEPADA ALLAH Allah telah menurunkan nikmatnya yang amat banyak jika mau dihitung-hitung mungkin tak terhitung banyaknya nikmat Allah yang dilimpahkan kepada manusia. Oleh karena itu adalah suatu kewajiban apabila manusia hanya mengabdi kepadanya. Selain itu manusia harus menyadari pula bahwa ia diciptakan oleh Allah sebagai mahkluk yang paling tinggi derajatnya. Sebagai akibatnya, maka segenap ibadah (pengabdiannya) hanya pantas ditujukan kepada Allah SWT. Firman Allah dalam surat Adz Dzariyat Ayat 56 : Artinya : "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku" Ibadah terhadap Allah terbagi 2 (dua) : a. Ibadah dalam arti sempit. Adapun ibadah dalam arti sempit adalah hubungan langsung antara seorang Muslim (orang islam) kepada allah dan allah adalah pencipta alam semesta. Ibadah yang paling pokok adalah ibadah yang tersimpul dalam hukum islam yaitu : mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadhan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah (Makkah). Islam didirikan atas 5 dasar : 1. Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendidirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Menngerjakan puasa pada bulan Ramadhan

SATUAN ACARA PENYULUHAN PADA PASIEN DENGAN KATARAK

AKK_Dekat Berjarak, 2021

1. Pendahuluan A. Latar Belakang Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.Dengan melihat ketentuan tersebut, maka telah jelas tentang pembentukkan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen harus dibentuk. Dan bahkan pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukkan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambatnya 31 Desember 2002. Dan hal tersebutlah, yang dijadikan landasan dasar bagi pembentukkan suatu lembaga independen untuk mengawasi sector jasa keuangan. Akan tetapi dalam prosesnya, sampai dengan tahun 2010. Perintah untuk pembentukkan lembaga pengawasan ini, yang kemudian dikenall dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih belum terealisasi. Kondisi tersebut menyebabkan dalam kurun waktu hampir satu decade, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidah dapat menjadi pengawas perkembangan perbankan yang belakangan ada banyak fenomena-fenomena negative. Seperti Kasus Bank Century yang melakukan penyimpangan tanpa ada ketakutan bertindak dan dikarenakan memang tidak ada lembaga tertentu yang menjadi pengawas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini bisa menjadi penting, apabila dalam perkembangan praktek perbankan dan pengawasan perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kepentingan.. Disisi yang lain, para pakar ekonomi mengemukakan pendapat mengenai OJK ini, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global. Namun, RUU OJK harus dibahas simultan dengan paket RUU Keuangan lain, sperti RUU

Katarak merupakan salah satu penyakit mata yang paling sering terjadi.