PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI CIMANUK CISANGGARUNG DALAM RANGKA MENDUKUNG KAWASAN ANDALAN CIAYUMAJAKUNING (CIREBONINDRAMAYU-MAJALENGKA-KUNINGAN) Oleh : Febryhandi Eka Kusuma Putra NRP : 3114 207 815 Dosen : Dr.Ir. Eko Budi Santoso, Lic.Rer.Reg Magister Manajemen Aset Infrastruktur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya ABSTRAK Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu kegiatan yang terdiri konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air yang didukun oleh sistem informasi dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan SDA dibagi dalam wilayah sungai yang juga melintasi wilayah administrasi. Pengembangan wilayah atau kawasan di Jawa Barat terbagi menjadi 6 (enam) Wilayah pengembangan diantaranya WP Ciayumajakuning dengan Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Untuk menunjukkan dampak dari pengembangan wilayah sungai Cimanuk Cisanggarung atau secara khusus dampak pembangunan Bendungan Jatigede terhadap pengembangan WP Ciayumajakuning perlu dilakukan kajian dengan studi literature yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah. Hubungan antara pengembangan wilayah sungai cimanuk cisanggarung dengan pembangunan Bendungan Jatigede sanagt berpengaruh terhadap pengambangan wilayah Ciayumajakuning, hal ini ditunjukkan dengan pengurangan deficit air untuk pertanian dan meningkatnya Indeks Pertanaman dari 176 % menjadi 279%. Kata Kunci : Pengelolaan, Pengembangan Wilayah, Jatigede, Ciayumajakuning BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang Pengelolaan sumber daya air yang terpadu merupakan suatu kegiatan yang melingkupi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak, sistem informasi sumber daya air dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu di Indonesia dibagi menjadi 128 wilayah sungai dengan kewenangan Pemerintah pusat (Lintas provinsi, strategis nasional dan lintas Negara), kewenangan pemerintah provinsi (Lintas kab/kota) dan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota (Dalam kabupaten/Kota). NO STATUS WILAYAH SUNGAI 1 WS Lintas Negara 2 WS Lintas Provinsi 3 WS Strategis Nasional 4 5 JUMLAH WILAYAH SUNGAI 5 31 28 WS Lintas Kab./Kota WS Dalam Kab./Kota 52 12 Total 128 Sumber : Permen PU & PR No 04/PRT/M/2015 Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung merupakan salah satu dari wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat dan termasuk dalam wilayah sungai lintas provinsi, sebagian besar berada di Provinsi Jawa Barat dan sebagian kecil berada di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka melakukan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang disebut Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung. Dalam pelaksanaan tugasnya BBWS CImanuk Cisanggarung senantiasa memperhatikan programprogram unggulan Pemerintah yang tercermin dalam Nawa Cita yang diantaranya adalah ketahanan pangan dan energy. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sehingga untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu maka BBWS Cimanuk Cisanggarung menyusun Pola Pengelolaan SDA dan Rencana Pengelolaan SDA, dimana dalam penyusunan Pola dan Rencana ini senantiasa mengacu pada RTRW dan keterlibatan masyarakat. Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Garut dan Brebes (Jawa Tengah). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah sungai cimanuk cisanggarung sangat diandalkan dalam mendukung perkembangan kota/kabupaten yang dilewatinya terutama Kota Cirebon yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) serta kawasan andalan Ciayumajakuning. Gambar 1. Peta Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi sedangkan Pengertian dari Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya PKN Metropolitan Cirebon terutama Kota Cirebon merupakan salah satu wilayah yang maju di wilayah timur Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilihat dari tingkat urbanisasi di kota tersebut yang mencapai 100%. Pengembangan PKN Metropolitan Cirebon ini diharapkan mampu menjadi pemicu bagi perkembangan di wilayah sekitarnya dengan potensi pengembangan wilayah di daerah sekitarnya yang relative akomodatif terhadap alih fungsi lahan menjadi perkotaan. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara pembangunan infrastruktur wilayah sungai Cimanuk – Cisanggarung dengan perkembangan wilayah PKN Metropolitan Cirebon maka perlu dilakukan kajian studi kasus ini. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dilakukan dalam kajian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengembangan infrastruktur di WS Cimanuk Cisanggarung dapat mendukung pengembangan kawasan andalan Ciayumajakunung dan PKN Metropolitan Cirebon BAB II. STUDI LITERATUR Tata Ruang Air Proses perjalanan air dalam ruang (3 dimensi) yang secara global dikenal dengan siklus hidrologi. Di ruang laur proses perjalanan air yang ada didalam laut dan di daerah pantai dank e ruang udara, air laut berubah menjadi uap. Adanya arus laut yang ada di samudra berpengaruh kepada terjadinya hujan, badai dan dan gelimbang laut. Air laut juga berubah wujud menjadi uap dan masuk ke ruanf udara, yang dalam proses perjalanannya akan memberi kontrbusi kepada hujan di ruang darat. Di ruang darat, air sebagai air tawar merupakan sumber kehidupan. Air juga merupakan sumber daya alam yang membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembaharuannya (unrenewable dan renewable resource). Eksploitasi sumber daya alam di ruang darat, terutama eksploitasi dan pemanfaatan lahan yang berlebihan dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia akan menimbulkan berbagai masalah bagi kehidupan manusia (Kodoatie dan Roestam Sjarif, 2010) Pembangunan Berkelanjutan Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 1997, bahwa pembanguna berkelanjutan itu adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan dating. Saat ini sangat diperlukan pembangunan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya air dengan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang mempeerhatikan 3 (tiga) aspek yaitu aspek social, aspek ekonomi dan aspek lingkungan (Anwar, 2012) Sosial berkeadilan berketahanan Berkelanjutan Lingkungan Ekonomi Berkelangsungan Gambar 2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Menurut Grigg (1996), pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara structural dan non structural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan. Tindakan struktur untuk pengelolaan air adalah fasilitas-fasilitas terbangun (constructed facilitieas) yang digunakan untuk mengendalikan aliran air baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Tindakan – tindakan non structural untuk pengelolaan air adalah program-program atau aktifitas-aktifitas yang tidak membutuhkan fasilitas-fasillitas terbangun. Pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan penanganan integral yang mengarahkan kita dari pengelolaan air sub sector ke sector silang. Secara l bih spesifik pengelolaan sumber daya air terpadu didefinisikan sebagai proses yang mempromosikan koordinai pegembangan dan pengelolaan air, tanah dan sumber daya terkait dalam ranga tujuan untuk mengoptimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan social dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggi kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting (GWP,2001) Penataan Ruang Menurut istilah geografi umum, yang dimaksud ruang afdalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuh-tumbuhanm hewan dan manusi (Jayadinata, 1992). Sedangkan menurut Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagi satu kesatuan wilayah, tenpat manusia dan makhlik lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Wilayah menurut Subroto (2003) adalah suatu tempat keduduk berupa hamparan yang dibatasi oleh dimensi luas dan isi. Dimensi luas wilayah ditentukan oleh kesamaan komponen sumber daya alam dan sumber daya buatan yang terdapat secara horizontal di permukaan, sedangkan dimensi isi ditentukan oleh kesamaan sumber daya alam dan sumber daua buatan baik teknis, social budaya, ekonomis, politis maupun administrative yang terlingkup pada posisi horizontal maupun vertical di suatu wilayah tertentu. Lahan adalah suatu hamparan (areal) tertentu dipermukaan bumi secara vertical mecakup komonen iklim seperti udara, tanah, air dan batuan yang ada dibawah tanah serta vegetasi dan akitiftas manusia pada masa lalu atau saat ini yang ada diatas tanah atau permukaan bumi (Subroto,2003) Tata guna lahan dan pengembangan dapat dikatan sebagai masalah utama dalam pemenuhan infrastruktur. Dalam pemenuhan infrastruktur, selain menajemen infrastruktru, manajemen mengenai tata guna lahan juga harus diperhatikan. Setiap stakeholder harus mengetahui tipikal perubahan yang terjadi. Dalam aspek lingkungan, lahan bukan saja memberikan wadah fisik kedudukan sistem produksi, tetapi juga memberi masukan ke, menerima hasil dari, dan memperbaiki kerusakan sistem produksi. Sehingga setiap jenis penggunaan lahan dapat mencirikan kualitas penggunaan lahannya, dan ketika laham memberi tanda-tanda kerusakan, jenis penggunaan lainnya siap menggantikannya. Begitu juda sebaliknya, apabila lahan memberikan manfaat social, maka sebaiknya penggunaannya tetap dipertahankan (Nugroho & Dainuri,2004) Manajemen atau pengelolaan tata guna lahan diperlukan karena dalam merencanakan tata guna lahan banyak aspek yang terkait. Masing-masing aspek saling bergantung dan saling memberikan dampak terhadap tata guna lahan. Rencana Tata Guna Lahan Lingkungan Transportasi Pertanian Industri Sumber daya air Manajemen Tata Guna Lahan Pemukiman Dampak Tata Guna Lahan Gambar 3. Rencana Tata Guna Lahan (Syarief & Verhaghe, 1998) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 Tujuan dari penataan suang di daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilaya yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Kebijakan pengembangan wilayah pada Provinis Jawa Barat diwujudkan melalui pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) dan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan pembangunan. Pembagian WP terdiri dari : 1. WP Bodebekpunjur 2. WP Purwasuka 3. WP Ciayumajakuning 4. WP Priangan TImur –Pangandaran 5. WP Sukabumi 6. WP KK Cekungan Bandung Rencana pengembangan infrastruktur wilayah di daerah meliputi : a. Pengembangan infrastruktur jalan dan perhubungan b. Pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi berbasi DAS c. Pengembangan infrastruktur energy dan kelistrikan d. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi e. Pengembangan infrastruktur permukiman Sektor unggulan yang dapat dikembangan di WP Ciayumajakuning meliputi agribisnis, agroindustry, perikanan, pertambangan dan pariwisatas. Fokus pengembangan WP Ciayumajakuning meliputi : a. Kota Cirebon, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan sarana dan prasaran yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (hinterland), serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdaganan, dan industry di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi; b. Kabupaten Cirebom, diarahkan sebagai bagain dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sector industri, bisni keautan dan pertanian, dan kegiatan pertambangan mineral; c. Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasrana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis perikanan dan kelautan, industry pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri d. Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi lokasi bandara Internasional Jawa Baran dan Aerocity di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan agrobisnis dan industry bahan bangunan dan pertambangan mineral serta pengembangan sarana prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten e. Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL dengan sarana dan prasaranan pendukung, serta diarakan untuk menampung kegiatan sector pertanian, wisata alam, agroindustry, dan daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air f. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana, untuk kegiatan utama agribisnis dan indutri, serta kegiatan pertambangan mineral BAB III. PEMBAHASAN Potensi Demografi Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung adalah Wilayah Sungai lintas provinsi yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten-Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Sumedang dan Garut sedang di Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Brebes. Penduduk Provinsi Jawa Barat saat ini berjumlah 46.029.668 jiwa (BPS: Jawa Barat dalam Angka, 2015). Jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang terkait dengan WS Cimanuk Cisanggarung adalah 8.511.568 jiwa, sedang jumlah penduduk yang masuk dalam WS Cimanuk Cisanggarung 7.827.346 jiwa. Luas seluruh Kabupaten/Kota yang terkait dengan WS Cimanuk Cisanggarung 11.638,58 km2 sedang yang masuk dalam WS No Cimanuk Dari Cisanggarung data tersebut seluas maka 6.888,35 terlihat km2 bahwa jumlah penduduk yang masuk dalam WS Cimanuk Cisanggarung adalah 19,59% dari seluruh penduduk Provinsi Jawa Barat. Sedang penduduk di Kabupaten Brebes yang masuk dalam WS Cimanuk Cisanggarung adalah 520.184 jiwa atau sekitar 30,11% dari seluruh penduduk Kabupaten Brebes Tabel 1. Jumlah Penduduk di Kab/Kota Yang termasuk WS Cimanuk Cisangarung No Luas Area (km2) Kabupaten/Kota Penduduk (jiwa) Kepadatan (jiwa/km2) Provinsi Jawa Barat 1 2 3 4 5 1 Cirebon Indramayu Kuningan Majalengka Garut Provinsi Jawa Tengah Brebes Total 37.36 2,040.11 1,110.56 1,204.24 3,074.07 304,584 1,682,022 1,049,084 1,176,313 2,526,186 8,153 824 945 977 822 1,657.73 1,773,379 8,511,568 1,070 Sumber : BPS, 2015 Tata Ruang Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung Salah satu sasaran rencana pengembangan sistem kota-kota di Provinsi Jawa Barat adalah berkembangnya Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Cirebon. PKN Metropolitan Cirebon ini merupakan salah satu upaya menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Pusat pertumbuhan dengan menjadikan Cirebon sebagai PKN, diharapkan mampu mengembangkan wilayah timur dari Provinsi Jawa Barat. Letak PKN Metropolitan Cirebon cukup strategis terhadap fungsi pelayanan. Saat ini PKN Metropolitan Cirebon berfungsi sebagai outlet Jawa Barat dengan adanya pelabuhan Cirebon yang diharapkan mampu menjadi pusat koleksi dan distribusi bagi wilayah PKN Metropolitan Cirebon dan juga PKW yang berfungsi sebagai pendukung PKN tersebut. PKN Metropolitan Cirebon terutama Kota Cirebon merupakan salah satu wilayah yang maju di wilayah timur Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilihat dari tingkat urbanisasi di kota tersebut yang mencapai 100%. Pengembangan PKN Metropolitan Cirebon ini diharapkan mampu menjadi pemicu bagi perkembangan di wilayah sekitarnya dengan potensi pengembangan wilayah di daerah sekitarnya yang relative akomodatif terhadap alih fungsi lahan menjadi perkotaan. Kondisi ini terlihat dari tingkat urbanisasi di Kabupaten Cirebon yang masih sekitar 37,53% dan Kabupaten Kuningan 28,24% Jika dilihat dari kinerja ekonominya, PKN Metropolitan Cirebon memiliki kinerja yang cukup baik. Kabupaten Cirebon memiliki kinerja pertumbuhan PDRB sebesar 4,83%. PKN Metropolitan Cirebon sebagai pusat jasa berupa koleksi dan distribusi barang juga didukung oleh kinerja perekonomian di Kota Cirebon yang memiliki sektor andalan berupa jasa, industri dan pariwisata. Jika dilihat dari aksesibilitas dari dan ke PKN Metropolitan Cirebon, jalan-jalan yang menghubungkan PKN tersebut dengan PKW lainnya memiliki potensi yang tinggi. Jalan dari arah barat adalah berupa jalan pantura dan jalan dari dan menuju arah selatan adalah jalan yang menghubungkan antara Kota Cirebon dengan Kota Kuningan. Ke arah utara utara PKN Metropolitan Cirebon memiliki potensi yang tinggi dengan adanya pelabuhan. Kinerjanyapun telah menujukkan keterkaitan beberapa wilayah terhadap fungsi pelabuhan pada saat ini, seperti Kabupaten Cirebon dan beberapa wilayah di ProvinsiJawaTengah. Selain melihat kinerja pada saat ini, penetapan Cirebon sebagai PKN telah didukung pula oleh adanya rencana pengembangan jalan tol dari arah barat yaitu jalan tol Sadang – Palimanan dan jalan tol dari Cileunyi - Palimanan, serta jalur ganda kereta api dari arah Jakarta. Berdasarkan daya dukung lingkungannya, penetapan PKN Metropolitan Cirebon didukung oleh kondisi lahan yang masih relatif aman terhadap perubahan lahan. Alih fungsi lahan menjadi kawasan lindung di 5 (lima) daerah aliran sungai yang merupakan wilayah PKN berada pada level rendah. Selain itu kelima DAS tersebut juga tidak memiliki kerawanan terhadap bahaya erosi. Dengan demikian, pengembangan PKN Metropolitan Cirebon berdasarkan kondisi daya dukung lingkungannya tidak akan menyebabkan kerusakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mengembangkan daerah lain sebagai PKN di Provinsi Jawa Barat. Rencana pengembangan kawasan andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumajakuning) dsk diarahkan untuk mengembangkan kawasan menjadi kawasan agribisnis yang didukung sektor industri, perdagangan dan jasa, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan dengan meningkatkan fungsi pelabuhan. Tujuan dari pengembangan kawasan andalan Ciayumajakuning adalah untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kemitraan industri kecil, menengah dan besar dan meningkatkan fungsi Pelabuhan Cirebon. Sasaran dari pengembangan kawasan andalan Ciayumajakuning adalah untuk :    Meningkatnya pola dan tata tanam dengan melakukan penyuluhan, pelatihan, teknologi tepat guna dan perbaikan sarana irigasi Meningkatnya akses pasar dengan membentuk sentra dan terminal produksi serta memeperluas jaringan informasi pasar. Berkembangnya sarana dan prasarana industri dengan mengembangkan zona dan kawasan industri yang sesuai, penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan  kemitraan dengan swasta. Meningkatnya kemampuan manajerial dan kualitas produk pengusaha kecil dengan melakukan penyuluhan dan pameran produk pengusaha kecil dan menengah  Terciptanya sarana dan prasarana Pelabuhan Cirebon dengan melakukan pengerukan pelabuhan dan perluasan dermaga serta pengembangan kerjasama investasi dengan pihak ke tiga.  Terciptanya sarana aksesibilitas dan utilitas yang mendukung fungsi pelabuhan dengan meningkatkan jalur kereta ap Sumber : Pola PSDA WS CImanuk Cisanggarung Gambar 4. Skema Kedudukan Ws Cimanuk-Cisanggarung Dalam KonstelasiRuang Nasional Gambar 5. Keterkaitan WS Cimanuk Cisanggarung dengan Kawasan Andalan Bregas (Brebes, Tegal, Slawi) dan Kawasan Kerjasama Cibening (Cirebon, Brebes, KuninganNasional Pembangungan Bendungan Jatigede Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung terdiri dari beberapa daerah aliran sungai (DAS), antara lain DAS Cimanuk (3584 km), DAS Cisanggarung (1325 km), DAS Cipanas-Pangkalan (982 km), serta DAS sungai-sungai kecil yang mengalir ke laut Jawa sepanjang Pantura Ciayu (1820 km). DAS Cimanuk dengan luas 3584 km mempunyai curah hujan tahunan rata-rata 2800 mm dan potensi air permukaan rata-rata sebesar 7.43 milyar m3/tahun. Untuk mengembangkan potensi sumber daya air WS Cimanuk Cisanggarung telah disusun Master Plan yang mengidentifikasi 13 waduk di DAS Cimanuk, antaranya 3 waduk serbaguna (multipurpose Dam) yang diusulkan mendapatkan prioritas utama yaitu : Waduk Jatigede, Waduk Cipasang dan Waduk Kadumalik (Cilutung). Gagasan pembangunan waduk Jatigede diajukan pertama kali pada tahun 1963, dengan dilanjutkan dengan detail desain pada tahun 1986 oleh konsultan SMEC, Australia. Dan direvuew kembali pada tahun 2004 oleh konsultan PT. Indra Karya-JO-Wiratman dan telah mendapatkan sertifikat Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 23 Februari 2006. Fluktuasi debit air di sungai CImanuk yang tercata di Bendung Rentang sangat besar, Qmax =1004 m3/det, Qmin = 4 m3.dt, ratio = 251. Lahan kritis DAS Cimanuk di Rentang pada saat ini telah mencapai kurang lebih 110.000 Ha atau sekitar 31% dari luas DAS Cimanuk. Potensi air sungai Cimanuk di Rentang rata-rata sebesar 4.3 milyar m3/tahun dan hanya dapat dimanfaakan 28% saja, sisanya terbuang ke laut karena belum tertahan oleh keberadaan waduk Sistem irigasi Rentang seluas 90.000 Ha sepenuhnya mengandalkan pasokan air dari sungai Cimanuk (river run off), sehingga pada musim kemarau selalu mengalami difisit air irigasi yang mengakibatkan kekeringan. DIsamping itu di bagian hili sungai Cmanuk (Pantura Ciayu) pada musim kemarau terjadi pula krisis ketersediaan air baku untuk keperluan domestic, perkotaan dan industri. Pembangungan waduk jatigede ini diharapkan mampu menyimpan potensi air permukaan di sungai cimanuk, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti irigasi, air bersih dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Gambar. 6 Lokasi Waduk Jatigede Data Teknis Bendungan HIDROLOGI Luas DAS Volume aliran air tahunan WADUK Muka Air (MA) banjir max MA Operasi max (FSL) MA Operasi min (MOL) Luas permukaan waduk (El. 262) Volume total (gross) (El. +260) Volume efektif BENDUNGAN Tipe : Urugan batu, inti tegak Elevasi mercu bendungan Panjang bendungan Lebar mercu bendungan Tinggi bendungan max Volume timbunan : 1.462 km2 : 2,5 x 109 m3 : El. +262 : El. +260 : El. +230 : 41,22 km2 : 980 x 106 m3 : 877 x 106 m3 : El. +265 : 1.715 m : 12 m : 110 m : 6,7 x 106 m3 BANGUNAN PELIMPAH (SPILLWAY) Lokasi : di tubuh bendungan Tipe : Tipe chute dengan 4 pintu Radial Lebar Puncak Weir : 52 m (4 x 13.0 m), El.+247 Dimensi radial gates : 4 bh (W=13,0 m ; H=14,5 m) Q PMF : 11.000 m3/dt INTAKE IRIGASI (Irrigation Outlet) Lokasi : Di dalam tubuh spillway Elevasi lantai depan : El. +221 Tipe bangunan : Conduit beton bertulang dg Steel Liner Dimensi conduit : b = 3,9 m;h = 4.1 m,L = 166 m TEROWONGAN PENGELAK (Diversion Tunnel) Lokasi : Di bawah bangunan pelimpah Elevasi Inlet : El. +164 Tipe : Circular, beton bertulang Debit rencana (Q100) : 3.200 m3/dt Dimensi terowongan : D = 10 m ; L = 546 m POWER WATERWAY PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Lokasi : Sebelah kanan Bendungan Utama Lantai Inlet Terowong penyalur air Tinggi terjun Tipe turbin Kapasitas terpasang Produksi rata-rata : El. +221 : D = 4,5 m ; L = 3.095 m : 170 m : Francis : 2 x 55 MW = 110 MW : 690 GWH/tahun Gambar. 7 Layout Bendungan Jatigede Bendungan Jatigede dan Pengembangan Wilayah Pada tahun 2007 saat pembangunan waduk jatigede masih berjalan WS Cimanuk Cisanggarung mengalami deficit supply air untuk irigasi dan RKI, untuk memenugi air irigasi sebesar 118.41 m3/dt atau setara dengan 36.46 % dari seluruh kebutuhan air, sedangkan untuk kebutuhan RKO hanya 4.44 m3.dt atau 1.37% dari total kebutuhan. Untuk tambak sebesar 13283 m3/dt (4.09$) dan air untuk pemeliharaan sungai sebesar 21.815 m3/dt sisanya 166.854 ,3/dt atau 51.73% masih mengalir kelaut. Dengan dibangunnya waduk jatigede diharapkan pada tahun 2027 defisit yang terjadi dapat berkurang, dan areal irigasi yang mengalami deficit tinggal yang berada di DAS Cisanggarung. Sedangkan untuk kebutuhan RKI dan tambak dapat dipenuhi. Dengan adanya jaminan ketersediaan air pada waduk jatigede dan pengembangannya diharapkan akan ikut menjada ketahanan pangan dari IP pertanian sebesar 179 % menjadi 276% dab tentunya hal ini juga akan menunjang perekononiam dari daerah-daerah di sekitar WS Cimanuk Cisanggarung dalam hal ini kawasan andalan ciayumajakuning dengan Kota Cirebon sebagai PKN. Peningkatan produksi pertanian akan membuat laju pertumbuhan arus distrribusi barang meningkat, sehingga akan diikuti pertumbuhan jaringan jalan dan transportasi. Selain itu dari waduk jatigede aka nada tambahan sebesar 118 MW pasokan listrik untuk pulau Jawa, dan tentunya kawasan yang mendapat keuntungan paling awal adalah kawasan ciayumajakuning terlebih dahulu, salah satunya yang diuntungkan dengan penambahan kapasitas daya ini adalah Pelabuhan di Cirebon dan berkembangnya daerah industry di wilayah sekitar WS Cimanuk Cisanggarung. BAB IV. KESIMPULAN Pengembangan wilayah sungai cimanuk cisanggarung salah satunya melalui pembangunan waduk Jatigede telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Perda Provinsi Jawa Barat No 22 Tahun 2010. Selain itu pengembangan wilayah sungai cimanuk cisanggarung didasari Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Cimanuk Cisanggarung yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 26i/PRT/M/2010. Dari peraturan maka dapat disimpulkan bahwa arah pengembangan wilayah sungai cimanuk cisanggaraung telah terintegrasi antara kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang secara langsung berdampak pada kabupaten/Kota di aliran sungai cimanuk cisanggarung. Pembangunan waduk jatigede mendukung program ketahanan pangan, dan energi. Selain itu juga menyebabkan pengembangan wilayah pengembangan Ciayumajakuning dengan Kota Cirebon sebagai PKN nya. DAFTAR PUSTAKA Robert.J.Kodoati dan Roestam Sjarief. 2010. Tata Ruang Air. Penertit CV .Andi Nadjadji Anwar.2012. Rekayasa Sumber Daya Air. ITS Press Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 tentang RTRWP Jawa Barat Keputusan Menteri PU No. 267/KPTS/M/2010 Tentang Pola Pengelolaan Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung