Nurhajizah Marpaung

Nurhajizah Marpaung
Foto resmi Nurhajizah Marpaung sebagai Wakil Gubernur Sumatra Utara
Wakil Gubernur Sumatra Utara ke-8
Masa jabatan 9 Maret 2017 – 16 Juni 2018
Presiden	Joko Widodo
Gubernur	Tengku Erry Nuradi
Wakil Presiden	Muhammad Jusuf Kalla
Pendahulu Tengku Erry Nuradi Pengganti Musa Rajekshah
Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan
Masa jabatan Juli 2011 – 15 Juli 2014
Pendahulu A. Afandi Pengganti Bambang
Informasi pribadi
Lahir	7 Agustus 1956 Bandar Pulau, Asahan, Sumatra Utara
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Partai NasDem (sejak 2018)
Afiliasi politik lainnya	Partai Hati Nurani Rakyat (sampai 2018)
Suami/istri	Tunas Dwidharto
Anak	Kartika Rahmadayanti
Almamater	Universitas Sumatera Utara (1983) Sepawamil (1984)
Pekerjaan	Tentara Politikus
Karier militer
Pihak	Indonesia
Dinas/cabang	TNI Angkatan Darat
Masa dinas	1985—2014
Pangkat	Brigadir Jenderal TNI
Satuan	Korps Hukum (Chk)
Sunting kotak info • L • B

Ini adalah nama Batak Toba, marganya adalah Marpaung.

Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung, S.H., M.H. (lahir 7 Agustus 1956) adalah seorang pensiunan perwira militer dan politikus Indonesia yang menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara dari 2017 hingga 2018. Jabatan terakhirnya di militer adalah sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan. Ia gagal mencalonkan diri sebagai Bupati Asahan pada 2015 dan 2020.

Kehidupan awal

Nurhajizah lahir pada 7 Agustus 1956 di Bandar Pulau, Asahan, sebagai putri Jahya Marpaung. Ia bersekolah di SD di Aek Song-Songan dari tahun 1962 hingga 1968, SMP di Pulau Raja dari 1968 hingga 1971, dan SMA di Kisaran dari 1971 hingga 1974. Kemudian ia melanjutkan pendidikan universitas di Universitas Sumatera Utara. Selama di universitas, ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam. Dia lulus dari universitas pada tahun 1983 dengan gelar sarjana hukum.

Karier militer

Nurhajizah Marpaung sebagai seorang kolonel pada 2007

Setelah lulus dari universitas, dia mendaftar di sekolah wajib militer pada tahun 1984 dan lulus dari sana pada tahun yang sama. Dari sana, ia memegang berbagai posisi di pengadilan militer, mahkamah agung, dan di badan pengembangan hukum angkatan bersenjata. Salah satu kasus penting yang dia tangani adalah persidangan pembantaian Tanjung Priok pada Oktober 2003, di mana dia dan dua perwira militer lainnya menjadi kuasa hukum Rudolf Adolf Butar Butar, mantan Komandan Distrik Militer Jakarta Utara, yang dituduh melanggar hak asasi manusia selama insiden tersebut. Butar Butar dihukum dan dijatuhi hukuman 10 tahun pada tahun 2004. Ia menjadi Penjabat Kepala Dinas Bantuan Pertahanan Hukum Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2004 sebelum menjadi pemegang jabatan definitif pada tahun 2005.

Nurhajizah dipindahkan ke Kementerian Pertahanan pada 2010 dan menduduki beberapa jabatan eselon bawah. Setahun kemudian, ia diangkat sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan pada 28 Juni 2011, menggantikan A. Affandi yang pensiun awal bulan itu. Setelah pengangkatannya, ia dipromosikan menjadi brigadir jenderal pada 17 Agustus 2011, menjadikannya wanita keenam yang menjadi jenderal di TNI Angkatan Darat. Ia dibebaskan dari posisinya pada 15 Juli 2014 dan pensiun dari militer pada tahun yang sama. Posisi itu dibiarkan kosong selama beberapa bulan hingga pejabat baru dilantik pada Desember 2014.

Karier politik

Setelah pensiun, ia bergabung dengan perusahaan ASABRI, sebuah badan usaha milik pemerintah yang menyediakan asuransi dan dana pensiun bagi anggota angkatan bersenjata aktif dan pensiunan. Ia menjadi direktur sumber daya manusia dan urusan umum di perusahaan. Ia meninggalkan perusahaan pada 2015 untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum bupati Asahan 2015.

Pemilihan umum Bupati Asahan 2015

Nurhajizah terdaftar sebagai calon bupati Asahan 2015 pada 3 Agustus 2015, di mana ia memilih Amir Syarifuddin sebagai pasangannya. Pencalonannya telah disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum pada 24 Agustus dan diberi nomor urut 1 oleh komisi pada hari berikutnya. Ia mendapat dukungan dari Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Nurhajizah dikalahkan dalam pemilihan oleh petahana Taufan Gama Simatupang. Ia hanya memperoleh 122.247 suara (43,7% suara) sedangkan petahana memperoleh 157.558 suara (56,3% suara). Mirip dengan pensiunan perwira militer lainnya yang bersaing dalam pemilihan lokal tahun itu, para analis percaya pada kekalahannya karena kurangnya keunggulannya di wilayah tersebut.

Wakil Gubernur Sumatra Utara

Pemilihan

Nurhajizah berjabat tangan dengan Joko Widodo usai dilantik sebagai wakil gubernur Sumatera Utara

Pada 3 Agustus 2015, Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya ditangkap karena korupsi. Wakilnya, Tengku Erry Nuradi, diangkat sebagai penjabat gubernur seminggu kemudian. Status Erry ditingkatkan dari penjabat gubernur menjadi gubernur definitif pada 25 Mei 2016. Sebuah pemilihan parlemen internal kemudian diadakan untuk memilih wakil gubernur baru.

Nurhajizah dicalonkan sebagai wakil gubernur oleh Hanura, pendukung utama Erry Nuradi. Pencalonannya mengejutkan karena dia tidak terkenal di Sumatera Utara. Partai oposisi di dewan provinsi, Partai Keadilan Sejahtera, mencalonkan Muhammad Idris Luthfi Rambe sebagai kandidat. Dalam pemilihan yang diadakan pada 24 Oktober 2016, Nurhajizah menang dengan perolehan 68 suara dari 87 suara sah anggota parlemen. Ia dilantik sebagai wakil gubernur pada 9 Mei 2017. Ia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai wakil gubernur Sumatera Utara serta perempuan keempat di Indonesia yang menjabat sebagai wakil gubernur.

Proses pemilihan gubernur dibantah oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama Sumatra Utara, Muhammad Ikhyar Velayati Harahap. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan Muhammad. Pengadilan menuntut pembatalan Keppres yang secara resmi mengangkat Nurhajizah sebagai wakil gubernur dan kembali menggelar pemilihan internal parlemen dengan partisipasi partai non-parlemen. Namun, tidak ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah.

Pendidikan Militer

• Sepawamil (1984)
• Suspabahatkum (1984)
• Sustera (1986)
• Sustun (1987)
• Sekauhpa (1989)
• Suslapa I (1995)
• Suslapa II (1995)
• Susjabkimmil (2000)
• S-1 USU Medan (1983)
• S-2 Hukum UNPAD (2008)
• S-3 Doktor Ilmu Hukum UNPAD (2012)

Karier Militer

• Pama Babinkum ABRI (1984)
• Kadis Bahankum Babinkum ABRI (2005—2010)
• Kabag Kumint Rokum Setjen Dephan (2011)
• Kepala Biro Hukum Kemhan RI (—2014)
• Pati Mabesad (2014)

Karier Politik

• Wakil Gubernur Sumatra Utara (2017—2018)

Referensi

Jabatan politik
Jabatan lowong Terakhir dijabat oleh Tengku Erry Nuradi	Wakil Gubernur Sumatra Utara 2017—2018	Jabatan lowong Selanjutnya dijabat oleh Musa Rajekshah