Wikipedia

Partai Solidaritas Indonesia

partai politik di Indonesia
Ini adalah versi stabil, terperiksa pada tanggal 7 November 2024.
Halaman ini berisi artikel tentang partai politik. Untuk artikel lain berjudul PSI, lihat PSI.

Partai Solidaritas Indonesia, atau yang disingkat sebagai PSI, adalah partai politik di Indonesia yang berfokus pada hak-hak perempuan, pluralisme, dan pemuda Indonesia. Partai ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Ia bergabung dengan partai tersebut pada 23 September 2023 dan menjadi ketua umum pada 25 September 2023.[4]

Partai Solidaritas Indonesia
SingkatanPSI
Ketua umumKaesang Pangarep
Sekretaris JenderalRaja Juli Antoni
Dibentuk16 November 2014; 9 tahun lalu (2014-11-16)
Kantor pusatJl. K.H. Wahid Hasyim 194, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Keanggotaan384.483 (2023)
IdeologiPancasila
Demokrasi sosial[1][2]
Progresivisme[3]
Sekularisme
Hak minoritas
Pluralisme
Liberalisme
Faksi:
Jokowisme
Posisi politikKiri-tengah
Kursi di DPR
0 / 580
Kursi di DPRD I
33 / 2.372
Kursi di DPRD II
149 / 17.510
Situs web
psi.id

PSI mendukung Presiden petahana Joko Widodo untuk pemilihan 2019.[5] Pada malam pemilihan umum 2019, pemimpin partai Grace Natalie mengakui bahwa hasil 'hitung cepat' menunjukkan PSI hanya memenangkan sekitar 2% suara nasional dan karena itu tidak akan terwakili di parlemen nasional.[6]

Struktur kepengurusan

No Potret Ketua Umum Mulai Selesai Periode
1
  Grace Natalie
(1982–) 		16 November 2014 16 November 2021
1
–
  Giring Ganesha
(1983–) 		18 Agustus 2020 16 November 2021
2
16 November 2021 25 September 2023
2
3
  Kaesang Pangarep
(1994–) 		25 September 2023 Petahana
3

Dewan Pimpinan Pusat 2023–2028[7]

Sejarah

Awal pembentukan partai ini berawal dari obrolan di sebuah kafe yang terletak di Bilangan, Jakarta Selatan pada akhir 2014. Pertemuan tersebut dihadiri Raja Juli Antoni, mantan presenter televisi, Grace Natalie, dan Isyana Bagoes Oka, serta dua anak muda lainnya yang turut hadir. Pertemuan dilakukan tidak terlepas dari fenomena terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden pada Pilpres 2014. Dalam pertemuan tersebut, didiskusikan soal reformasi partai politik hingga membuahkan keinginan mendirikan parpol itu tidak begitu saja terjadi. Beberapa inisiator tersebut telah saling mengenal dan mempunyai cara pandang yang sama tentang situasi politik terkini.[8]

Partai ini didirikan pada tanggal 16 November 2014 sesuai Akta Notaris Widyatmoko, S.H. Nomor 14 Tahun 2014. Kemudian di tanggal yang sama, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.[8]

Seluruh pengurus PSI di semua level kepemimpinan kemudian melengkapi syarat-syarat pembentukan partai ini guna memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pertengahan 2016. Pada akhirnya, dinyatakan resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016. Partai ini jadi satu-satunya Partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014.[9] Pada Pemilu 2019 Partai ini menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 11.[10]

Setelah resmi dinyatakan menjadi Parpol peserta Pemilu 2019, PSI langsung membuat terobosan dalam hal seleksi calon anggota legislatif. Proses seleksi calon anggota legislatif digelar secara transparan, terbuka, dan disiarkan langsung di semua media sosial milik PSI. Tujuannya, agar publik bisa mengetahui dan ikut menilai siapa calon-calon anggota legislatif yang bakal mewakili suara mereka di DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.[8]

Sebanyak 45 persen caleg PSI di Pemilu 2019 adalah perempuan, tertinggi di antara partai-partai lain. Ini jauh di atas syarat keterwakilan minimal perempuan yang hanya 30 persen. PSI tidak memasang target khusus jumlah caleg perempuan yang harus diusung. Hal terpenting, caleg perempuan yang diusung PSI melebihi 30 persen sesuai yang disyaratkan oleh UU.[8]

Upaya yang dilakukan PSI untuk memperbaiki sistem demokrasi adalah dengan menggelar konvensi untuk menjaring calon Kepala Daerah. Pada Pilkada 2020 lalu, PSI menggelar konvensi Pilkada untuk Kota Surabaya dan Tangerang Selatan. Kedua kota itu dipilih karena PSI memiliki 1 Fraksi di sana. Dalam seleksi terbuka ini, PSI mengundang tokoh-tokoh independen dan berintegritas untuk ikut menjadi panitia seleksi. Seleksi dalam format wawancara ini disiarkan secara langsung di media sosial.[8]

Elemen-elemen dari Partai Berkarya yang dipimpin oleh mantan sekretaris jenderal partai tersebut, Badaruddin Andi Picunang bergabung dengan partai ini pada tanggal 1 Maret 2023 setelah kegagalan Partai Berkarya untuk ikut serta dalam Pemilu 2024 dan konflik internal yang berkepanjangan di tubuh partai tersebut. Bergabungnya Partai Berkarya merupakan hal yang unik dan agak ironis, karena Berkarya berjalan dengan platform Soehartoisme dan Revivalisme Orde Baru, yang berlawanan dengan PSI yang jauh lebih progresif dan sejarah persaingan sengit antara keduanya pada tahun 2018.[11][12]

Program dan agenda

Tokoh-tokoh partai ini banyak mengajak warga negara muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah dalam perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-70 (pada Agustus 2015) dan Pemilu Kepala Daerah serentak (pada Desember 2015). Tokoh-tokoh partai ini menggunakan media sosial Twitter dan Facebook secara aktif untuk mengajak warga muda dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah dengan menciptakan hashtag pada jejaring sosial seperti #Merdeka100Persen saat HUT RI ke 70 dan #KepoinPilkada saat Pilkada serentak pada Desember 2015 yang lalu.[13][14]

Partai ini telah menyelenggarakan Kopi Darat Nasional (KopDarNas) yang bertempat di Jakarta pada tanggal 16 November 2015.

Pada awal pandemi, pengurus dan anggota legislatif PSI di seluruh Indonesia berinisiatif membagikan alat pelindung diri (APD) dan masker kepada tenaga kesehatan yang saat itu kekurangan APD di tengah lonjakan kasus Covid-19. Anggota-anggota legislatif PSI pun kompak menyumbangkan gaji mereka untuk membantu rakyat terdampak pandemi.[8]

PSI juga menggulirkan program #RiceBoxPSI sejak April 2021. Tidak kurang 350 ribu nasi kotak yang dibagikan kepada rakyat terdampak pembatasan mobilitas sosial. Program ini dapat berjalan berkat partisipasi donatur yang peduli dengan kesulitan sesama. Sampai Februari 2022, donasi yang terkumpul Rp3,9 miliar.[8]

Sebagai konsekuensi dari keinginan menjadikan PSI sebagai "partai publik" yang secara definisi, merupakan keputusan strategis parpol tidak hanya diputuskan secara elitis oleh pengurus inti namun pendapat dan pikiran simpatisan juga didengar dengan baik, pendanaan PSI ditanggung publik sehingga PSI tidak bergantung pada segelintir donatur besar saja. Dalam konteks inilah PSI meluncurkan program “Kartu SAKTI” untuk memberikan ruang kepada semua lapisan masyarakat untuk dengan berdonasi secara rutin.[8]

Pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam jumpa pers daring, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia resmi mengusung serta memberi dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo calon presiden (capres) dan Yenny Wahid sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024. Pemilihan Ganjar sebagai calon presiden tersebut ditetapkan melalui mekanisme penjaringan Rembuk Rakyat yang dimulai sejak Februari 2022.[15]

Pandangan

Adapun haluan atau ideologi dalam partai politik ini terinspirasi dari ajaran Presiden Soekarno lewat ucapannya mengenai harumnya bunga mawar yang diterjemahkan ke dalam logo partai yang diusung PSI, konsep Pancasila, dan Trisakti Soekarno, hingga Trilogi Identitas PSI. Bandingkan konsep Trisakti Bung Karno (Berdaulat dalam Politik, Berdikari di Ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan) dengan Trilogi PSI (Menebar kebajikan, Merawat keragaman, dan Meneguhkan solidaritas).[16]

PSI telah mengkritik dan menentang RKUHP, mengatakan bahwa itu dapat merugikan kelompok rentan, minoritas, dan berpotensi digunakan sebagai alat politik identitas.[17][18]

Partai ini dikelola oleh para aktivis politik baru yang sebelumnya tidak pernah menjadi pengurus di partai apapun. Hal sebagai pemutus mata-rantai dari perilaku, spirit serta tradisi buruk parpol lama. Aktivis yang mengelola partai baru ini berusia dibawah 45 tahun dengan rata-rata berusia 30 tahunan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda agar terlibat aktif dalam menentukan masa depan bangsa ini serta menolak adanya politik gerontrokrasi, yakni politik yang dominasi orang-orang tua secara usia yang mengelola politik dengan cara lama dan usang.[8]

PSI mengedepankan keterbukaan sebagai partai yang inklusif dan pluralis untuk semua anak bangsa tanpa melihat suku, ras dan agama. Hal ini dapat terlihat pada pola rekruitmen kader PSI yang akan mengabdi di lembaga Legislatif dan Eksekutif dengan melihat secara objektif rasional.[8]

PSI berpandangan bahwa seharusnya politik itu tanpa mahar. Mahar adalah salah satu sumber masalah dalam politik Indonesia pascareformasi. Mahar memicu biaya tinggi dalam politik. Pada gilirannya, biaya tinggi ini amat potensial menyeret pada praktik korupsi. Alih-alih mahar, PSI mendukung ratusan calon di Pilkada 2020 karena ada kesamaan nilai-nilai dengan pasangan calon. PSI juga memeriksa rekam jejak seluruh calon. PSI memastikan kandidat terpilih adalah yang terbaik, mereka yang mau bekerja keras untuk membantu rakyat.[8]

PSI menyatakan bahwa mereka akan memperjuangkan pelarangan poligami untuk pejabat negara apabila mereka masuk parlemen.[19] Ketua PSI juga telah menyatakan bahwa PSI akan menentang peraturan daerah yang berbasis agama apapun, baik itu Perda Syariah maupun Perda Injil.[20] Partai ini juga seringkali mengkritik lawan-lawan politiknya, terutama Anies Baswedan.

Selain itu, ketegasan PSI untuk memperbaiki wajah politik Indonesia tampak dari upaya lainnya, yakni dengan tidak mencalonkan mantan koruptor di Pemilu 2019. PSI menilai mantan koruptor seharusnya tidak diperbolehkan lagi menempati jabatan publik dan ikut menentukan hidup orang banyak karena pada prinsipnya mereka sudah cacat moral dan cacat integritas. PSI berpandangan korupsi adalah kejahatan luar biasa.[8]

Perolehan suara dan kursi

DPR RI

Pemilu Nomor
Urut 		Perolehan Suara Perolehan Kursi Keterangan
Suara Sah % Jumlah Kursi %
2019 11 2.650.361 1,89 - - Tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%.[21]
2024 15 4.260.169 2,81 - - Tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%.[22]

DPRD Provinsi

Pemilu Perolehan
Kursi 		Jumlah
Provinsi 		Provinsi
Juara 		Keterangan
2019 13 6 tidak ada Hanya mampu meloloskan wakilnya di DPRD Provinsi Banten 1 kursi, DKI Jakarta 8 kursi, DI Yogyakarta 1 kursi, Bali 1 kursi, NTT 1 kursi, dan Sulawesi Utara 1 kursi.
2024 33 15 tidak ada Hanya mampu meloloskan wakilnya di DPRD Provinsi Kepulauan Riau 1 kursi, Banten 3 kursi, DKI Jakarta 8 kursi, Jawa Barat 1 kursi, Jawa Tengah 2 kursi, DI Yogyakarta 1 kursi, Jawa Timur 1 kursi, Bali 1 kursi, NTT 6 kursi, Sulawesi Utara 1 kursi, Papua 2 kursi, Papua Tengah 2 kursi, Papua Pegunungan 2 kursi, Papua Selatan 1 kursi, dan Papua Barat Daya 1 kursi.

Tokoh

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Geraldy, Galang (2019). "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS". Politicon: Jurnal Ilmu Politik. 1 (2): 134–157. doi:10.15575/politicon.v1i2.6268  . ISSN 2685-6670. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-07. Diakses tanggal 2022-06-01 – via Neliti.com. 
  2. ^ Adil (2019-1-12). "Lima Janji PSI untuk Kaum Muda". JPNN.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-10. Diakses tanggal 2022-08-07. 
  3. ^ Ramadhan, Ardito (2019-23-09). Galih, Bayu, ed. "Politisi PSI Minta RKUHP Dirombak Total, Apa Alasannya?". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-07. Diakses tanggal 2022-08-05. 
  4. ^ "Kaesang takes over PSI leadership days after joining the party". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-05-18. Diakses tanggal 2024-02-12. 
  5. ^ Januarius, Kuwado F. "PSI Dukung Jokowi Maju dalam Pilpres 2019". Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-12. Diakses tanggal 2 August 2017. 
  6. ^ "Grace Natalie Akui 'Kekalahan' PSI". detikcom. 17 April 2019. Diakses tanggal 18 April 2019. 
  7. ^ "Tentang PSI - Partai Solidaritas Indonesia". Partai Solidaritas Indonesia - Hadir & Kerja untuk Rakyat. 2015-06-08. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-03. Diakses tanggal 2023-10-08. 
  8. ^ a b c d e f g h i j k l Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama :0
  9. ^ ""Partai Solidaritas Indonesia lolos seleksi Badan Hukum di Kemenkumham"". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-25. Diakses tanggal 2016-10-07. 
  10. ^ Bhawono, Aryo. "Makna Nomor Urut dan 11 Klaim PSI Layak Dipilih". detikcom. Diakses tanggal 2018-12-16. 
  11. ^ Anggrainy, Firda Cynthia. "Eks Sekjen Partai Berkarya Andi Picunang dan 20 Loyalisnya Gabung ke PSI". Detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-07. Diakses tanggal 2023-07-24. 
  12. ^ S, Hari (2023-03-03). "Rame-rame Pendiri Partai Berkarya Gabung ke PSI". Nusantarapos.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-07. Diakses tanggal 2023-03-03. 
  13. ^ Hasanudin, Aco (16 Agustus 2015). "PSI Luncurkan Gerakan #Merdeka100Persen". Tribunnews.com. Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-10-28. Diakses tanggal 23 Desember 2015. 
  14. ^ Sihaloho, Markus Junianto (6 Desember 2015). "Gerakan "Kepoin Pilkada" Ajak Pemilih Lebih Kritis". Berita Satu.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 23 Desember 2015. 
  15. ^ "Jaring Rembuk Rakyat Psi: Ganjar Pranowo Balonpres 2024, Yenni Wahid Cawapres". 2022-10-04. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-20. Diakses tanggal 2022-10-04. 
  16. ^ Suryaningtyas, Toto (2022-08-08). "Partai Solidaritas Indonesia di Tengah Konservatisme-Pragmatisme Politik". Kompas.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-07. Diakses tanggal 2022-08-19. 
  17. ^ DaCosta, Agustinus Beo (9 July 2022). "PSI: RUU KUHP Berpotensi Lahirkan Diskriminasi". Liputan 6. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-07. Diakses tanggal 21 January 2023. 
  18. ^ "PSI: Ada Potensi Politisasi Agama melalui RUU KUHP". psi.id. 10 July 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-07. Diakses tanggal 2023-02-19. 
  19. ^ Hantoro, Juli (15 Desember 2018). "PSI Firmly Against Polygamy". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-07. Diakses tanggal 17 Desember 2018. 
  20. ^ DaCosta, Agustinus Beo (23 November 2018). "Indonesia's 'millennials party' draws fire for comments on sharia bylaws". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-10-07. Diakses tanggal 17 Desember 2018. 
  21. ^ "SK KPU RI Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019" (PDF). KPU RI. 31-08-2019. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2022-10-27. Diakses tanggal 15-12-2019. 
  22. ^ "2024KPT360 Penetapan Hasil PPWP DPD DPRD PROVKABKO Pemilu 2024" (PDF). KPU RI. 20-03-2024. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2024-03-23. Diakses tanggal 23-03-2024. 
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partai_Solidaritas_Indonesia&oldid=26493194"